Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Digital menyampaikan perhatian serius terhadap kemungkinan pembatasan game online oleh Presiden Prabowo Subianto. Hal ini mencuat usai insiden ledakan yang terjadi di SMAN 72 Jakarta, pada awal November lalu.
Staf Ahli Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi, Raden Wijaya Kusumawardhana, menegaskan pentingnya meninjau kebijakan terkait game online secara cermat. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa kebijakan tersebut lebih merupakan ranah Direktur Jenderal Ekosistem Digital.
Raden Wijaya menambahkan bahwa setiap kebijakan presiden otomatis akan ditindaklanjuti oleh masing-masing kementerian. Ia mengharapkan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk kebijakan tersebut dari menteri terkait.
Pentingnya Pembatasan Konten Game untuk Generasi Muda
Maraknya konten kekerasan dalam game online menciptakan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Peristiwa di SMAN 72 Jakarta menjadi pemicu diskusi terkait dampak negatif game online bagi generasi muda dan bagaimana game tersebut dapat mempengaruhi perilaku anak.
Juru bicara Densus 88 Antiteror Polri, AKBP Mayndra Eka Wardhana, mengekspresikan keprihatinan mengenai keterlibatan terduga pelaku dalam komunitas daring yang membahas konten kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa game yang mengandung unsur kekerasan dapat berdampak pada perilaku seseorang dalam dunia nyata.
Tindakan lebih lanjut dalam pembatasan konten-konten tersebut harus berdasar pada regulasi yang berlaku. Wijaya menegaskan bahwa segala langkah harus ditempuh sesuai dengan peraturan yang ada, demi menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk anak-anak.
Kebijakan dan Regulasi Terkait Game Online di Indonesia
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menangani konten negatif di media sosial dan platform daring. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengenai pengelolaan sistem elektronik untuk perlindungan anak.
Regulasi ini bertujuan untuk membatasi penyebaran konten yang berpotensi membahayakan, seperti hoaks, pornografi, perjudian, dan kekerasan. Upaya ini bukan hanya sebagai respons terhadap insiden terbaru, tetapi juga sebagai langkah proaktif untuk mencegah hal serupa di masa depan.
Raden Wijaya menegaskan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan kementerian terkait untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Hal ini diharapkan dapat mencegah dampak negatif yang lebih luas pada generasi muda di Indonesia.
Respons dari Pihak Pemerintah dan Masyarakat
Setelah insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo meminta laporan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut. Dalam rapat tersebut, Prabowo juga menyoroti pengaruh game online terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi.
Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa presiden menyampaikan pentingnya mempertimbangkan pembatasan game online. Menurutnya, game seperti PUBG berpotensi memberikan dampak buruk terhadap psikologi anak dan remaja.
Pembatasan ini bukan sekadar langkah reaktif, tetapi juga mencerminkan pemikiran mendalam mengenai dampak jangka panjang dari konten kekerasan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga kesehatan mental serta perkembangan positif anak dan remaja di Indonesia.
Dalam konteks yang lebih luas, perlu ada kesadaran kolektif dalam masyarakat mengenai dampak negatif dari game online yang tidak terkelola. Kesadaran mengenai isu ini perlu ditingkatkan, agar setiap orang bisa berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan positif bagi generasi mendatang.
Melalui pendekatan berbasis regulasi, dukungan dari masyarakat dan pemerintah sangat penting. Hanya dengan kerjasama yang baik, kita bisa mengurangi potensi risiko yang ditimbulkan oleh game online yang mengandung unsur kekerasan.
Upaya menciptakan suasana belajar yang aman di sekolah-sekolah juga sangat diperlukan. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat, diharapkan peristiwa memprihatinkan serupa tidak terulang di masa depan.
