Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan saat ini tengah menyusun sebuah regulasi untuk penggunaan Virtual Private Network (VPN). Inisiatif ini diambil sebagai langkah strategis untuk menangani masalah judi online yang semakin marak di Indonesia.
VPN sering kali digunakan oleh masyarakat untuk mengakses konten ilegal termasuk perjudian yang sangat merugikan. Namun, saat ini, Indonesia belum memiliki aturan yang jelas mengenai penggunaan VPN ini.
Langkah-langkah untuk Mengatasi Perjudian Online di Indonesia
Sebagai upaya untuk memberantas judi online, Kemenko Polkam juga tengah mempersiapkan teknologi untuk memblokir konten ilegal secara lebih efektif. Penggunaan teknologi ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari perjudian yang melibatkan banyak pihak, termasuk anak-anak.
Asisten Deputi Koordinasi Pelindungan Data dan Transaksi Elektronik, Syaiful Garyadi, menegaskan bahwa pemblokiran situs judi online yang sudah berjalan saat ini diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Namun, kendala yang dihadapi adalah banyaknya situs baru yang terus muncul meskipun yang lama telah diblokir.
“Kami dalam hal ini berusaha memadamkan api, namun tampaknya sumber apinya tidak pernah padam,” ungkap Syaiful dalam pernyataannya. Pemblokiran yang diambil selama ini berhasil menjangkau antara 5.000 hingga 9.000 konten ilegal setiap minggu.
Tantangan dalam Pemblokiran Konten Ilegal
Di tengah upaya pemblokiran yang dilakukan, banyak situs judi online baru yang bermunculan, menjadi tantangan bagi pemerintah. Hal ini membuat proses pemblokiran menjadi semakin kompleks dan memerlukan solusi yang lebih inovatif.
Menurut Prof. Sinta Dewi Rosadi, seorang Guru Besar Hukum Teknologi, penggunaan VPN didominasi untuk keperluan hiburan dan media sosial. Namun, mencengangkan, sekitar 30 persen dari penggunaan tersebut dimanfaatkan untuk mengakses konten yang dibatasi oleh pemerintah.
Masalah ini diperparah dengan fakta bahwa pelaku judi online umumnya memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta. Tentunya, situasi ini memerlukan perhatian lebih karena kemungkinan melibatkan anak-anak di dalamnya sangat tinggi.
Analisis Dampak Teknologi dan Pengawasan Konten
Ir. Ashwin Sasongko Sastrosubroto, anggota Tim Pelaksana Dewan TIK Nasional, menambahkan bahwa pemblokiran tersebut juga dihadapkan pada tantangan teknis. Salah satunya adalah maraknya situs terlarang yang berusaha menyamar dengan tampilan yang tidak mencolok atau sering berpindah domain.
Kemudahan beroperasi bagi situs judi online ini memberikan dampak negatif yang besar. Oleh karena itu, kajian lebih dalam terhadap banyaknya Internet Service Provider (ISP) dan Network Access Point (NAP) perlu dilakukan, agar dapat menghasilkan solusi terbaik dalam mengawasi konten terlarang.
Pemerintah perlu menyusun strategi yang lebih komprehensif dan efektif dalam memerangi judi online. Collaborasi antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, serta lembaga swasta sangat penting untuk mencapai tujuan ini.
